Pemkab Bone Perpanjang Ppkm Skala Mikro Tekan Covid

Pemkab Bone Perpanjang Ppkm Skala Mikro Tekan Covid

Liputan6.com, Jakarta Pengusaha yang tergabung dalam Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia Provinsi DKI Jakarta meminta pemerintah tidak memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM level. Perpanjangan PPKM dikhawatirkan kembali menciptakan ketidakpastian bagi pengusaha. Maka sambung dia, atas dasar itu, Pemkot perlu untuk memperpanjang kembali PPKM mikro melalui surat Instruksi Wali Kota Samarinda hingga 25 Juli mendatang, dengan harapan bisa menekan laju penyebaran Covid-19 di Kota Samarinda. “Lalu usul saya yang ketiga kalau mau PPKM Darurat diperpanjang adalah perkuat fasilitas kesehatan di seluruh daerah, karena ada perbedaan yang tidak berimbang antar Jakarta dengan daerah luar Jakarta yang menyebabkan kasusnya sendiri jadi tidak selesai-selesai,” lanjutnya.

Dari sektor lain, dia melanjutkan bahwa pemerintah juga perlu melakukan subsidi biaya sewa tenant di pusat-pusat perbelanjaan. Pemerintah idealnya membantu 30—40 persen dari biaya sewa selama bulan Juli. Sebab, Para pelaku usaha kecil masih tetap membayar uang sewa tempat meskipun pusat perbelanjaannya tutup. Tidak hanya itu, dia melanjutkan percepatan bantuan sosial juga penting untuk dilakukan sehingga pencairan bisa diatas 80—85 persen pada saat pelaksanaan perpanjangan PPKM Darurat dilakukan. Bahkan, program bantuan Langsung Tunai dana desa perlu didorong karena baru cair 19,4 persen.

Sebelumnya, dalam upaya mengendalikan lonjakan kasus COVID-19, sebelumnya mulai tanggal 3 Juli 2021 pemerintah telah mengimplementasikan kebijakan PPKM Darurat di Pulau Jawa dan Bali. “Diputuskan untuk perpanjangan PPKM Mikro Tahap XII mulai 6 Juli hingga 20 Juli 2021, yang berlaku di semua provinsi di luar Jawa-Bali, dengan dilakukan pengetatan pada 43 kabupaten/kota yang memiliki degree asesmen 4 yang berada di 20 provinsi. Regulasi ini selaras dengan pengetatan yang dilakukan di Jawa-Bali,” ujarnya. Jakarta, Kominfo – Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang Pemberlakukan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro mulai tanggal 6 Juli hingga 20 Juli 2021 yang akan berlaku di semua provinsi di luar Pulau Jawa dan Bali. Sekretariat Daerah memiliki tugas membantu Gubernur dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif. Dijelaskan lebih lanjut oleh Wagub Edy Pratowo, apabila diberlakukan kembali perpanjangan PPKM Mikro ini, tentunya harus melalui kajian dan pertimbangan dari berbagai aspek.

Menyikapi rencana perpanjangan tersebut, Wakil Gubernur Edi Pratowo mengungkapkan bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menunggu instruksi dari Pemerintah Pusat. Kecamatan dengan 3 pilar kecamatan, juga desa dengan 3 pilar desa, sampai ke tingkat RT/RW melaporkan hasil kegiatan,” ucap Erwan. [newline]“Semua sudah dilatih oleh Unpad untuk mengetahui cara merawat pasien Covid-19. Ada yang di rumah sakit, ada yang di Rumah Titirah Simpati, dan di beberapa Puskesmas. Dony menyebutkan, Bed Occupancy Rate di rumah sakit rujukan pasien Covid-19 saat ini juga sudah mengalami penurunan. Untuk terus menekan angka penyebaran kasus Covid-19 ini, Bupati Sumedang H Dony Ahmad meminta seluruh staf di lingkungan Pemkab Sumedang.

Puan mengatakan, kebijakan PPKM Darurat adalah momentum krusial bagi pemerintah bahwa segala upaya konstruktif terus dilakukan negara untuk mengatasi pandemi. “Berikan pemahaman yang baik ke masyarakat bahwa pembatasan mobilitas yang harus dilakukan saat ini memang harus dilakukan. Jawab Kakek Merah FAFAFA juga kesabaran rakyat menjalaninya dengan hasil nyata pengendalian dan penanganan pandemi,” lanjut Puan. Menurut direktur eksekutif dari asosiasi yang membawahi 9108 pasar tradisional ini di Indonesia dengan disiplinnya penerapan protokol kesehatan, ekonomi kerakyatan dapat cepat pulih.

Cara agar ppkm tidak di perpanjang kembali

TEMPO.CO,Jakarta- Ketua Umum Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia Jakarta, Sarman Simanjorang, menyoroti perpanjangan PPKM Darurat yang baru saja diumumkan oleh Presiden Jokowi. Menurut dia, pelaku usaha menengah besar kemungkinan masih mampu bertahan dengan perpanjangan ini. “Saya memutuskan untuk melanjutkan penerapan PPKM stage 4 dari tanggal 26 Juli-2 Agustus 2021,” kata Jokowi dalam konferensi pers, di akun sekretariat presiden, Minggu (25/7). Selain Uskup, para Imam Katolik dari berbagai Lembaga Agama Katolik juga memberikan dukungan positif terhadap perpanjangan PPKM Darurat ini.

Sejumlah aturan yang akan dilonggarkan jika tren kasus menurun antara lain pasar tradisional yang menjual kebutuhan pokok sehari-hari diizinkan untuk buka sampai pukul 20.00 dengan kapasitas pengunjung 50 persen. Selama periode tersebut dilakukan pembatasan kegiatan pada sejumlah sektor mulai dari pekerjaan, pendidikan, tempat makan, wisata, transportasi, seni budaya, hingga sosial kemasyarakatan. Sebagai informasi, kasus baru Covid-19 di Indonesia dalam beberapa hari terakhir masih meningkat tajam. Skenario terburuk saat ini tengah dijalankan pemerintah untuk mengatasi penambahan pasien yang dirawat di rumah sakit dan menekan angka kematian. Lebih jauh Ronny menjelaskan mengenai komponen atau kunci keberhasilan dari pelaksanaan PPKM yang dia sebut roh, atau nafasnya PPKM. Kita kendalikan mobiitas masyarakat agar masyarakat tidak seperti biasa dalam aktifitas sehari-hari, mana yang esensial, non esensial ataupun kritikal.

Comments are closed.